PENDIDIKAN GRATIS ATAU PENGAMAT YANG SESAT
Posted on Mei 15, 2012

PENDIDIKAN GRATIS YANG MENYESATKAN
ATAU
PENGAMATAN YANG SESAT

Ada-ada saja penilaian pengamat mengenai Jembrana, saking jelinya tak
ada kesalahan penguasa yang lepas dari pengamatanannya. Memang kalau
kita amati pengamat, setiap ada pergantian penguasa dipusat atau
didaerah, selalu ada yang disalahkan. Sepertinya dimata pengamat
(yang jadi lawan atau tidak kebahagian kue), apapun yang dilakukan
pemerintah, tidak ada yang benar. Tetapi kalau ia kroninya, maka yang
salah pun dibenarkan bahkan dibela habis-habisan. Mungkin itulah
bagian dari politik yang syarat kepentingan pribadi. Yang baru
menyalahkan yang lama, begitu seterusnya. Akibatnya masyarakat jadi
korban terombang ambing oleh ambisi serakah yang tidak pernah berhenti
terpuaskan, hanya menambah suasana kurang kondisif bagi pemerintahan
yang sedang berjalan.

Menyalahkan kebijakan dan program penguasa yang sudah lengser dan
menyanjung yang sedang berkuasa sepertinya sudah menjadi kebiasaan
dinegeri ini. Begitu juga penilaian pengamat ahli pendidikan dan
kesehatan menganai (istilah!) pendidikan gratis yang menyesatkan, JKJ
yang diplesetkan dsb-nya yang disampaikan melalui Tabloid JEMBRANA
FEATURES Edisi 02, Juli 2011, adalah unek-unek belaka, namun apapun
penilaian mereka tidak menjadi penting karena masih dangkal dan tidak
akan pernah merubah apa yang sudah terjadi, apalagi sebagian besar
atau ≥ 90% masyarakat Jembrana sudah menikmati dan merasa diringankan
beban hidupnya. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh penguasa
sekarang akan dinilai negatif juga oleh pengamat nantinya.

Sepertinya pengamat demikian selalu muncul kesiangan, belum pernah
dengar konsep dasar berpikirnya penguasa lama, sampai-sampai Jembrana
selama 10 tahun terakhir ini dikenal di seluruh pelosok tanah air dan
belasan ribu para ahli/akademisi, praktisi pemerintahan
Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat dengan tidak kurang dari ribuan
kunjungan kerja/studi banding ke Jembrana. Ini menandakan bahwa konsep
dasar pemerintahan yang baik (good governance) telah mulai
dipraktekkan di Jembrana meskipun banyak tantangan dan masih ada
beberapa kekurangan yang perlu dimaklumi sebagai Kabupaten yang dapat
dibilang cukup tertinggal dibanding Kabupaten lain di Bali baik dari
segi pendapatan masyarakat, pembangunan maupun SDM-nya. Kondisi
obyektif selama 10 tahun terakhir mengenai Jembrana harus ditanyakan
kepada masyarakat Jembrana, bukan kepada pengamat atau mereka yang
dari kelas orang menengah keatas sehingga tidak perlu JKJ dan
pendidikan bersubsidi seperti di Jembrana. Hasil survey kepuasan
pelayanan publik oleh PUSDEHAM Surabaya justru tertinggi di Jembrana,
bahkan dibanding Kabupaten tetangga, pemerintahan dan infrastruktur di
Jembrana masih lebih baik. Secara jujur tingkat kesejahteraan,
pendidikan dan kesehatan, Jembrana ada kemajuan.

Masyarakat tahu bahwa penguasa sekarang adalah bagian dari penguasa
sebelumnya dan berani maju untuk melanjutkan memimpin Jembrana tentu
sedari awal sudah menyadari akan konsekwensi mengenai apa dan
bagaimana upaya selanjutnya atas kondisi yang sudah ada seseuai
harapan masyarakat. Dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
sekarang tentu merupakan yang terbaik untuk menjawab segala kekurangan
atau kesalahan dari pemerintahan sebelumnya. Adalah kurang bijaksana
apabila selalu salah menyalahkan, apalagi yang disalahkan merasa sudah
susah payah membangun dan mana ada pejabat atau pemerintahan lain atau
sebelumnya yang betul-betul terbukti memiliki idealisme memperjuangkan
perbaikan nasib rakyat dst-nya. Dan selama ini mana ada penguasa yang
luput dari kekurangan/kesalahan fatal yang dibuatnya karena ego,
ketidak pekaan, keterbatasan kemampuan namun ambisi besar dengan
mengatas namakan politik kesejahteraan dsb-nya.

Bagi penguasa sekarang, mampu mempertahankan yang ada saja sudah bagus
apa lagi memperbaiki sesuai visi misi beliau yang telah dipatenkan
menjadi Visi Misi Kabupaten Jembrana. Dengan pengalaman seblumnya
tentu merupakan modal Pak Bupati dan Wakil dalam menjalankan
pemerintahan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh pendapat pengamat yang
sering ada maunya. Yang penting tetap pro rakyat!!!

Oleh : Ir. I Nyoman Karnatha
Perencana
Madya Bappeda Kab. Jembrana.
Nyoman Karnata.JPG Nyoman Karnata.JPG
1361
Name(wajib)

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

PENDIDIKAN GRATIS ATAU PENGAMAT YANG SESAT

PENDIDIKAN GRATIS YANG MENYESATKAN
ATAU
PENGAMATAN YANG SESAT

Ada-ada saja penilaian pengamat mengenai Jembrana, saking jelinya tak
ada kesalahan penguasa yang lepas dari pengamatanannya. Memang kalau
kita amati pengamat, setiap ada pergantian penguasa dipusat atau
didaerah, selalu ada yang disalahkan. Sepertinya dimata pengamat
(yang jadi lawan atau tidak kebahagian kue), apapun yang dilakukan
pemerintah, tidak ada yang benar. Tetapi kalau ia kroninya, maka yang
salah pun dibenarkan bahkan dibela habis-habisan. Mungkin itulah
bagian dari politik yang syarat kepentingan pribadi. Yang baru
menyalahkan yang lama, begitu seterusnya. Akibatnya masyarakat jadi
korban terombang ambing oleh ambisi serakah yang tidak pernah berhenti
terpuaskan, hanya menambah suasana kurang kondisif bagi pemerintahan
yang sedang berjalan.

Menyalahkan kebijakan dan program penguasa yang sudah lengser dan
menyanjung yang sedang berkuasa sepertinya sudah menjadi kebiasaan
dinegeri ini. Begitu juga penilaian pengamat ahli pendidikan dan
kesehatan menganai (istilah!) pendidikan gratis yang menyesatkan, JKJ
yang diplesetkan dsb-nya yang disampaikan melalui Tabloid JEMBRANA
FEATURES Edisi 02, Juli 2011, adalah unek-unek belaka, namun apapun
penilaian mereka tidak menjadi penting karena masih dangkal dan tidak
akan pernah merubah apa yang sudah terjadi, apalagi sebagian besar
atau ≥ 90% masyarakat Jembrana sudah menikmati dan merasa diringankan
beban hidupnya. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh penguasa
sekarang akan dinilai negatif juga oleh pengamat nantinya.

Sepertinya pengamat demikian selalu muncul kesiangan, belum pernah
dengar konsep dasar berpikirnya penguasa lama, sampai-sampai Jembrana
selama 10 tahun terakhir ini dikenal di seluruh pelosok tanah air dan
belasan ribu para ahli/akademisi, praktisi pemerintahan
Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat dengan tidak kurang dari ribuan
kunjungan kerja/studi banding ke Jembrana. Ini menandakan bahwa konsep
dasar pemerintahan yang baik (good governance) telah mulai
dipraktekkan di Jembrana meskipun banyak tantangan dan masih ada
beberapa kekurangan yang perlu dimaklumi sebagai Kabupaten yang dapat
dibilang cukup tertinggal dibanding Kabupaten lain di Bali baik dari
segi pendapatan masyarakat, pembangunan maupun SDM-nya. Kondisi
obyektif selama 10 tahun terakhir mengenai Jembrana harus ditanyakan
kepada masyarakat Jembrana, bukan kepada pengamat atau mereka yang
dari kelas orang menengah keatas sehingga tidak perlu JKJ dan
pendidikan bersubsidi seperti di Jembrana. Hasil survey kepuasan
pelayanan publik oleh PUSDEHAM Surabaya justru tertinggi di Jembrana,
bahkan dibanding Kabupaten tetangga, pemerintahan dan infrastruktur di
Jembrana masih lebih baik. Secara jujur tingkat kesejahteraan,
pendidikan dan kesehatan, Jembrana ada kemajuan.

Masyarakat tahu bahwa penguasa sekarang adalah bagian dari penguasa
sebelumnya dan berani maju untuk melanjutkan memimpin Jembrana tentu
sedari awal sudah menyadari akan konsekwensi mengenai apa dan
bagaimana upaya selanjutnya atas kondisi yang sudah ada seseuai
harapan masyarakat. Dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
sekarang tentu merupakan yang terbaik untuk menjawab segala kekurangan
atau kesalahan dari pemerintahan sebelumnya. Adalah kurang bijaksana
apabila selalu salah menyalahkan, apalagi yang disalahkan merasa sudah
susah payah membangun dan mana ada pejabat atau pemerintahan lain atau
sebelumnya yang betul-betul terbukti memiliki idealisme memperjuangkan
perbaikan nasib rakyat dst-nya. Dan selama ini mana ada penguasa yang
luput dari kekurangan/kesalahan fatal yang dibuatnya karena ego,
ketidak pekaan, keterbatasan kemampuan namun ambisi besar dengan
mengatas namakan politik kesejahteraan dsb-nya.

Bagi penguasa sekarang, mampu mempertahankan yang ada saja sudah bagus
apa lagi memperbaiki sesuai visi misi beliau yang telah dipatenkan
menjadi Visi Misi Kabupaten Jembrana. Dengan pengalaman seblumnya
tentu merupakan modal Pak Bupati dan Wakil dalam menjalankan
pemerintahan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh pendapat pengamat yang
sering ada maunya. Yang penting tetap pro rakyat!!!

Oleh : Ir. I Nyoman Karnatha
Perencana
Madya Bappeda Kab. Jembrana.
Nyoman Karnata.JPG Nyoman Karnata.JPG
1361

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Pabrik Kompos dan Kelestarian Lingkungan

PABRIK KOMPOS untuk KELESTARIAN LINGKUNGAN *)

Issu : Akhir-akhir ini telah dilaksanakan kajian terhadap pabrik kompos oleh Tim Peneliti FE-UNUD. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengetahui apakah pabrik kompos masih layak dilanjutkan atau tidak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan kepada publik khususnya stake holder secara lebih persfektif mengenai pabrik kompos tersebut yang telah dibangun dengan biaya milyaran rupiah namun saat ini hampir mengalami suatu kemangkrakan sehingga perlu mendapat perhatian kita semua.
Latar Belakang :
Pabrik kompos yang pembangunannya telah menelan biaya hampir 4 M lima tahun lalu merupakan salah satu terobosan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka mengatasi masalah sampah di Kabupaten Jembrana. Seperti diketahui bahwa masalah sampah hampir terjadi dimana-mana sebagai akibat tidak adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi manangani sampah dengan baik dan benar. Mentang-mentang sampah, selalu dianggap spele, asal tidak berada di rumah atau halaman urusan sampah selesai sudah, pada hal sampah tidak pernah lepas dari kegiatan manusia. Kurangnya perhatian menyebabkan sampah tidak bisa mendatangkan manfaat tetapi bencana terutama sumber-sumber kehidupan organik didarat terkikis dan terbuang percuma sehingga membuat lingkungan hidup makin lama makin kritis. Hal yang tak disadari mengapa produksi pertanian makin banyak yang gagal. Lalu mengandalkan kemajuan iptek untuk memacu meningkatkan produksi, namun seberapa mampu terus menerus dapat menanggulangi pertumbuhan kebutuhan yang tidak terkendali tanpa menghiraukan dampak buruk yang terjadi pada alam dan kehidupan. Oleh karena itulah munculnya benih kesadaran akan pentingnya kembali kepada organik (alam) meskipun belum banyak didukung secara sungguh-sungguh dan serempak oleh semua kalangan. Sampah sebagai sumber organik sudah selayaknya ada yang mengurusi. Dan karena menyangkut juga kepentingan umum termasuk masa depan bumi dan lingkungan, maka Pemerintah harus mengambil alih tugas penanganan sampah meskipun mulai dari mengumpulkan hingga pemanfaatan. Yang perlu difahami adalah bahwa penanganan sampah tidak selamanya harus dinilai dari segi untug atau rugi tetapi harus ditinjau dari segi kepentingan penyelamatan masa depan bumi dan lingkungan yang pada akhirnya berdampak luas pada semua kehidupan. Mengingat sisi positif pengolahan sampah, maka tidak ada alasan bagi Pemkab untuk membiarkan pabrik kompos menjadi mubazir walau harus menyedot dan mengurangi anggaran sektor lain yang hanya mengejar kebutuhan kesejahteraan dalam jangka pendek.

Perlunya Revitalisasi Pabrik Kompos.
Sampai saat ini kegiatan pabrik kompos masih mengalami dua kendala utama yaitu berupa :1). Kerusakan mesin yang semula hanya pada compeyor, karena lama tidak berfungsi bertambah pada sumur bor, mesin agitator dan loader yang diperkirakan menelan biaya perbaikan dan tambahan pengadaan angkutan hingga mencapai Rp. 290 juta. Makin lama dibiarkan, maka akan makin banyak yang rusak parah. 2). Habisnya modal kerja yang diperkirakan perlu suntikan + Rp. 1 M / tahun. Disamping itu juga terdapat kendala pemasaran akibat pola fikir petani yang sulit diubah dari pertanian anorganik ke organik dan walaupun disubsidi harga pupuknya, masih juga enggan menggunakannya. Alasannya pupuk organik tida seketika responnya terhadap peningkatan produksi (terutama padi), namun walaupun demikian sosialisasi perlu terus dilakukan supaya semua pihak dapat memahami pentingnya penggunaan pupuk organik, karena pengalaman pertanian organik di Kabupaten Badung baru-baru ini ternyata dapat meningkatkan produksi lebih dari 22 %. Disamping itu pula prosfek kebutuhan kompos kedepan juga makin banyak seiring dengan meningkatnya permintaan hasil pertanian organik di kalangan pariwisata.

Kesimpulan.
Pabrik kompos harus segera diselamatkan dari kemangkrakan agar sebagai salah satu asset yang sangat berharga dan strategis serta telah menghabiskan biaya miliyaran, tidak keburu menjadi barang rongsokan. Perlu mengefektifkan manajemen persampahan dan pabrik kompos sehingga berjalan sesuai mekanisme pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan hingga pemasarannya yang didukung hasil kajian bahwa pabrik kompos layak dilaksanakan.

Jembrana, 5 Oktober 2011.
*) oleh Ir. I Nyoman Karnatha
Perencana Madya, Bappeda Kab. Jembrana.

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Mewujudkan Kota Negara Kota Pusaka

Mewujudkan Kota Negara Kota Pusaka

Oleh : Ir. I Nyoman Karnatha *)

Latar Belakang.
Setiap kota identik dengan pusat pemerintahan dan pusat keramaian, dan kebanyakan kota dibangun semegah mungkin dengan berbagai kelebihan fasilitas. Oleh karenanya kota-kota menjadi lebih menjanjikan bagi setiap orang baik warga kota itu sendiri maupun warga dari luar. Dengan perkembangan sarana dan prasarana ekonomi, transportasi dan informasi, maka kota tumbuh menjadi pusat harapan masa depan yang lebih baik sehingga merupakan magnet urbanisasi yang tak terbatas. Disadari atau tidak perkembangan kota yang begitu cepat pada akhirnya sering menjadi pusat permasalahan lingkungan, kesenjangan sosial ekonomi dan wilayah, gangguan ketertiban, keamanan dan lain-lain yang sulit diatasi. Oleh karena itulah paradigma pembangunan kota seharusnya sudah berubah dan perlu dirancang lebih awal menuju kota yang berpenghidupan lebih layak, seimbang dan memiliki nilai sebagai pusaka yang membanggakan sepanjang jaman. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan kota pusaka yang dikawal oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Pemahaman Pusaka.
Selama ini pemahaman masyarakat tentang pusaka sangat terbatas pada benda-benda yang dianggap sakral, antik, kuno, langka dan bernilai tinggi. Walaupun sangat mahal, tak mengurangi niat pemilik uang untuk memburunya karena berbagai manfaat dan tambahan percaya diri. Namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemahaman pusaka juga berkembang sesuai dengan kebutuhan yang makin komplek. Pusaka menurut Hadiwinoto, S. (Anggota Dewan Pakar BPPI, 2010) adalah sesuatu yang sangat bernilai yang diperoleh dari masa lalu sebagai bukti sejarah atau contoh karya khas yang sangat penting mewakili jamannya yang mengandung pelajaran dan inspirasi kedepan.
Dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (PPPI) tahun 2003, ada pusaka alam dan pusaka budaya. Pusaka alam (natural heritage) adalah bentukan alam yang istimewa. Sedangkan pusaka budaya (culutural heritage) adalah hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang istimewa dan beraneka ragam dengan berbagai keunikannya. Ada pusaka budaya ragawi dan tak ragawi.
Pusaka budaya ragawi berupa monumen, bangunan bersejarah, pemukiman tardisional dan alat-alat kehidupan manusia. Pusaka budaya tak ragawi, sangat luas dan beragam, berupa kearifan lokal meliputi tradisi, seni kriya, seni tari/teater, seni bela diri, olah raga, bahasa, sastra, kuliner, pengobatan dsb. yang merupakan ekspresi perasaan, pemikiran, pesan dan mekanisme yang mengandung banyak pelajaran dan ingatan kolektif yang dapat memperkuat jati diri, membangun karakter bangsa positif dan semangat membangun.
Gabungan pusaka alam dan budaya membentuk pusaka saujana sebagai manifestasi keaneka ragaman interaksi manusia dengan lingkungan alamnya atau cetak biru hubungan intensif antara kebudayaan dan alam dalam kurun waktu lama yang menghasilkan bentanglahan masa kini dan masa depan. Jadi menyiratkan pada kearifan manusia dalam mengelola dan melestarikan alam lingkungannya yang bisa menjadi media untuk mempelajari masa lalunya. Dengan demikian rancang bangun infrastruktur dan lingkungan tidaklah terpisahkan dan arsitektur sebagai bahagian dari kebudayaan dapat memodifikasi bentanglahan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik (cultural heritage) atau sebaliknya lebih buruk.

Kondisi Pusaka dan Permasalahannya.
Menurut Laretna T. Adishakti (ketua tim pendidikan pusaka BPPI), Indonesia sebenarnya kaya dengan limpahan pusaka yang bernilai tinggi, beragam dan unik, ada dimana-mana diseluruh pelosok tanah air baik secara kasat mata ataupun dalam jiwa. Ada pusaka lokal, nasional dan dunia. Pusaka lokal adanya di propinsi hingga kota dan desa baik yang punya pribadi maupun keluarga seperti keris, rumah, foto dll. Serta pusaka masyarakat/komunitas seperti pertanian, bangunan tradisional/rumah, tanah, seni tari, musik, lagu, bahasa, upacara, pohon, dll. Sedangkan pusaka nasional termasuk pusaka dunia dapat berupa taman nasional, hutan, gunung, sungai, laut, candi, pura dll. Pulau Bali juga sebagai pusaka karena alam budaya dan saujananya yang mendukung sebagai aset pariwisata dunia. Semua daerah punya pusaka, namun sebagai obyek/aset masih perlu ditingkatkan nilainya disamping pusaka yang ada termasuk peninggalan budaya kuno banyak yang rusak dan musnah karena bencana alam atau ulah manusia. Rusaknya pusaka (alam) bukan lagi sebagai aset ekonomi tetapi bisa menjadi sumber bencana. Oleh karena itulah bagaimana menyadarkan dan mengajak masyarakat untuk menghargai dan memelihara alam budaya dan gabungannya sebagai pusaka yang harus dilestarikan agar menjadi aset pembangunan yang berkelanjutan demi terwujudnya eksistensi kehidupan semua mahluk.
Pelestarian Pusaka dan Kota Pusaka
Pelestarian pusaka dapat memberi dampak luas bagi kelangsungan alam dengan segala isinya. Baik pusaka alam maupun budaya atau gabungannya sama-sama sebagai obyek/aset kekayaan yang dapat memberi nilai ekonomi dan budaya. Makin berusia pusaka makin tinggi nilainya dan kenyataan sudah banyak negara atau masyarakat yang menikmati hasil dari pelestarian pusaka alam dan budayanya. Banyak pusaka menunjukkan bukti sejarah dan contoh karya khas yang mewakili jamannya.
Menurut S. Adiwinoto (anggota DP-BPPI, 2010) pelestarian pusaka hendaknya menjadi bahagian integral dari pada pembangunan. Pelestarian pusaka ragawi, tak ragawi dan alam memiliki dimensi berbeda. Pusaka ragawi seperti cagar budaya, biasanya dilindungi dengan ketentuan dan peraturan per-Undang-Undang an dalam bentuk penataan ruang agar terhindar dari berbagai kegiatan tata guna lahan, tata guna bangunan dan lingkungan, misalnya denga pengaturan ketinggian dan letak bangunan, pengaturan fasad, arus lalulintas, pengendalian pencemaran, pengembangan penghijauan dll. Pusaka tak ragawi, bisa lestari bila menjadi bagian dari gaya hidup, masyarakat terus menerus mengapresiasi, menggunakan, mengembangkan dan memelihara dalam kehidupan. Bila tidak bisa hilang ditelan jaman. Misalnya dengan cara memperbanyak persinggungan antara masyarakat dengan berbagai kegiatan budaya, memperbanyak acara dan partisipasi masyarakat, mendorong kreasi, memfasilitasi dan memotivasi prestasi dll. Pusaka alam, sifatnya yang tidak terbarukan atau terciptakan, kalaupun dapat dipulihkan memerlukan proses yang memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Misalnya iklim yang berubah, naiknya permukaan air laut, siklus atau mata air yang hilang, tanah gersang, rusaknya terumbu karang, spesies burung/hewan lain atau tumbuhan endemik yang sudah punah, manusia jelas tidak mampu menggantinya.
Terkait dengan kota pusaka, maka kota sebagai salah satu bentuk hasil peradaban dan pusat jaringan interaksi manusia yang sangat strategis hendaknya tidak hanya dipandang sebagai tujuan mencari penghidupan yang lebih baik, tetapi juga kota sebagai pusat pelestari pusaka alam dan budaya sehingga terpelihara keseimbangan ekosistem dengan lingkungan nyaman, udara sejuk, pemandangan indah, tanah yang subur, tanaman atau hewan endemik yang langka dan berbagai pusaka alam yang berharga terpelihara dan dilestarikan dengan sungguh-sungguh.
Oleh karena itu meminta pemerintah harus memberi teladan dan contoh nyata membangun tidak merusak lingkungan atau pusaka alam serta terus mendorong dan menuntut masyarakat untuk mengapresiasi, mencintai dan melestarikan pusaka alam dan budaya agar terwujud kota pusaka. Pemerintah harus yakin bahwa tidak ada kebijakan dan langkahnya yang merugikan lingkungan sehingga menjadi panutan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan. Seluruh pusaka yang ada di kabupaten/kota harus di-inventarisisr, direkam, dicantumkan lokasinya dalam peta tata ruang dan ditetapkan perlindungannya, yang selanjutnya menjadi referensi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan bagi semua pihak.
Salah satu syarat dasar perwujudan kota pusaka adalah masih tersedianya rasio yang memadai antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau biasanya menghadapi ancaman penggerogotan sehingga banyak kota berkembang kurang nyaman.

Penutup.
Kota Negara disamping sebagai ibu kota Kabupaten Jembrana juga sangat strategis sebagai pusat pengembangan Bali Barat. Namun dalam proses pembangunan kedepan hendaklah tidak semata-mata untuk mencapai kota Negara yang berkembang dan maju namun tidak nyaman dengan berbagai kerawanan dari aspek lingkungan, sosial politik, ekonomi dan keamanan. Oleh karena itu mengajak semua masyarakat Jembrana khususnya warga kota Negara untuk memberikan partisipasi positif bagi kelestarian Jembrana baik melaui sikap, moral dan prilaku yang mendukung motivasi menuju Kota Negara sebagai Kota Pusaka. Terwujudnya Kota Pusaka mempunyai arti sangat penting kedepan karena dapat memberi jaminan paling sempurna terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan kenyamanan yang berkelanjutan. Menurut Anggota Dewan Pakar BPPI (Amiluhur, S. 2010) kota pusaka sebagai modal ekonomi, karena pusaka termasuk kota adalah sumber daya lingkungan yang memiliki nilai guna dan manfaat (use value dan non use value). Selain nilai ekonomi, kota pusaka juga menghadirkan nilai budaya yang merupakan modal kebudayaan yang meliputi nilai estetika/keindahan, nilai spiritual, nilai sosial, nilai sejarah, nilai simbolis dan nilai keaslian/keunikan Pemahaman pusaka terkait dengan pelestarian dan eksistensi desa dan kota sangat perlu bagi setiap orang atau anggota masyarakat sehingga dapat mencerminkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar tulisan ini lebih berdaya dan berhasil guna maka sumbangsih, kritik dan saran atau tanggapan dari semua pihak sangat diperlukan guna kepentingan kita bersama.
Pustaka.
Amiluhur Soeroso, 2010. Pengantar Kota Pusaka sebagai Modal Ekonomi.
Laretna T. Adishakti, 2008. Pengantar Pendidikan Pusaka untuk Sekolah di Indeonesia.
Suhadi H adiwinoto, 2010. Pengantar Pelestarian Pusaka dalam Pembangunan Daerah.
Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (PPPI), 2003.
Negara, 27 Desember 2010.

*) – Penulis adalah Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Kab. Jembrana.
– Tulisan ini dan yang lainnya dapat dibaca juga pada Nymkarnatha’s Blog (http://nymkarnatha.wordpress.com)

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER

PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER
Isu :

Dunia pendidikan kita kembali disoroti. Disamping mutu dan kurang nyambungnya out put pendidikan dengan tuntutan dunia kerja pada umumnya, juga yang paling mendasar adalah terkait dengan lunturnya karakter dan moral. Pendidikan yang memiliki peran penting dalam menentukan perkembangan bangsa dan negara tidak terlepas dari kemajuan kehidupan masyarakat, namun sayangnya kemajuan tersebut telah memunculkan gaya hidup masyarakat yang lebih banyak mengejar kebutuhan yang bersifat materiil. Hal ini telah berimbas pada orientasi pendidikan yang lebih banyak bertumpu pada IPTEK. Sedangkan pendidikan yang memiliki andil dalam menanamkan nilai-nilai sikap mental dan prilaku yang berhubungan dengan sesama manusia, alam lingkungan dan Ketuhanan Yang Maha Esa nyaris terabaikan hingga ketataran dunia praktek. Kompetensipun dalam berbagai bidang hanya didasarkan atas pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tidak serta merta juga didasarkan atas etika dan moral sebagai bagian dari karakter (soft skill) seseorang dalam mencari sekolah maupun pekerjaan.

Bangsa ini seolah kehilangan moral. Lunturnya idealisme yang tertanam lewat pendidikan ketika berhadapan dengan praktek-praktek kehidupan nyata yang tidak sesuai etika dan moral. Akibatnya makin tipisnya harapan agar bangsa ini lebih manusiawi, lebih maju, lebih adil dan makmur. Masih bisakah diperbaiki disaat masih begitu banyak tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang justru tumbuh dan berkembang dalam bangsa kita sendiri? Harapan pasti tetap ada sepanjang ada rasa saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga dan yang paling penting kata Jusuf Kalla dalam kampanye capres 2009, adalah satu kata dengan perbuatan.

Mengapa pendidikan yang berkarakter?

Pendidikan menurut UU No. 20/2003, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaam, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk manusia berilmu tinggi, cakap dan kreatif tetapi juga bermartabat atau berkarakter yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia,demokratis dan bertanggung jawab sehingga mampu membuat perubahan yang lebih baik sebagai suatu kemajuan peradaban. Jadi pendidikan yang berkarakter adalah pendidikan yang mampu menghasilkan SDM untuk melakukan perubahan lebih baik. Hal ini seperti ditulis oleh Sudrajat, A. (2008); bahwa karakter merupakan nilai-nilai prilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, alam lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Oleh karena itulah, maka pendidikan merupakan faktor terpenting dalam membangun karakter positif yang mendukung pembangunan demi kemajuan hidup manusia, alam dan lingkungannya. Menurut hasil penelitian Ibrahim Akbar, (2000) di AS seperti dikutip oleh Sudrajat, A. (2008), kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh hard skill saja tetapi ditentukan juga oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Bahkan orang-orang sukses didunia bisa berhasil karena didukung lebih banyak (80%) kemampuan soft skil.

Masalah :
Pembangunan nasional sudah lama berjalan, namun sedikit sekali menghasilkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Memang berkat pendidikan, dinegeri ini sudah banyak sekali dihasilkan orang-orang pintar yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan tinggi untuk berfikir, berbicara dan berbuat untuk mencapai tujuannya, tetapi sedikit sekali yang memiliki akhlak mulia sesuai maksud dan tujuan pendidikan itu sendiri. Adakah yang salah dengan pendidikan kita? Apakah karena sistim pendidikan yang sering ganti-ganti, atau kurikulum yang sering berubah atau kurang tepat, atau anggaran dan sarana prasarananya yang kurang atau pelakunya yang bermasalah? Memang tidak ada yang bisa sempurna dan tidak perlu harus sempurna. Tetapi masalahnya dari berbagai aspek tersebut bagaimana bisa diupayakan untuk menjadi lebih baik hingga menjadi baik.
Selama ini permasalahan hampir terjadi pada semua aspek pendidikan baik di pusat maupun daerah sama-sama punya andil dalam hal pengelolaan, tenaga kependidikan, kurikulum, penilaian, pembiayaan, sarana dan prasarana. Pengelolaan pendidikan baik dari segi sistem dan ketentuan yang sering kurang kondusif ditambah proses yang kurang mantap, kurang transparan, dengan berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran lainnya yang sering terjadi. Munculnya demo-demo dan tawuran misalnya tidak lain dari pada bukti ketidak mampuan mengelola pendidikan sesuai undang-undangnya karena sumber daya manusia yang dihasilkan miskin karakter. Pembangunan selama ini memang telah membuat banyak perubahan, namun belum tentu banyak kemajuan karena hakekat manusia sebagai sumber daya pembangunan sudah tidak melekat dalam diri yang tercermin dalam etos dan budaya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran antara manusia, dengan alam, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang di negara Panca Sila ini kalau ada peluang cenderung melanggar. Kalau tidak dapat melanggar merasa tidak kebagian sehingga nyaris sudah menjadi budaya.

Di Jembrana walau sudah ada kemajuan pendidikan yang dicapai selama 10 tahun terakhir, namun dari segi pengelolaan, kualitas input (siswa), komptensi kelulusan, tenaga kependidikan dan sarana pendukung penting lainnya belum bisa dibanggakan walau sebagai program unggulan. Tetapi untuk menuju SSN, Jembrana perlu lagi sedikit langkah karena sudah ada kebijakan yang kuat dan landasan wajar 12 tahun. Tentunya dengan meningkatkan apa yang masih kurang.

Kompleknya masalah pendidikan kita tak lepas dari pelaku pendidikan sebagai unsur utama yang menyebabkan unsur-unsur lain yang tergabung dalam input, proses dan output ikut bermasalah. Namun yang namanya kwalitas tentu tidak semata-mata karena faktor internal pendidikan itu sendiri tetapi faktor kebijakan, prilaku masyarakat, elit, dunia usaha dan pemerintah disemua lini juga ikut menentukan. Dari segi tenaga kependidikan walaupun sudah banyak yang bersertifikasi dengan kwalifikasi minimum, namun belum profesional sesuai tuntutan kewajiban dan tujuan pendidikan itu sendiri disamping kebijakan pengelolaan pendidikan yang kurang sesuai dengan kebutuhan nyata seperti manajemen guru yang sering dikeluhkan. Standar masih administrasi, belum jamin hasil pendidikan yang memadai, karena tidak disertai dengan peningkatan kreatifitas, motivasi dan adanya kebanggaan untuk berprestasi tinggi sebagai wujud profesionalisme. Dilihat dari segi kesejahteraan, guru-guru yang dominan PNS dengan gaji minimal 2 juta/bulan sebenarnya lebih baik jika dibanding gaji guru non PNS di salah satu SD suasta di Jembrana ini tanpa kualifikasi paling banyak 1,5 juta/bulan, tetapi hasilnya bisa lebih memadai. Jadi kwalitas pendidikan adalah cermin dari kwalitas tenaga kependidikan selama ini.
Secara kurikulum sebenarnya cukup memadai, namun masih lemah dalam proses pengajaran, internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari khususnya menyangkut norma atau nilai-nilai yang belum terwujud, (Sudrajat A., 2008). Ditambah lagi adanya suntikan faham-faham agama ekstrim yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan terhadap peserta didik dibeberapa lembaga pendidikan tertentu seperti dilaporkan Media Indonesia (28-2-2011) telah yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan dan pengendalian sehingga suatu bentuk penghianatan telah dibiarkan, pada hal kehidupan berbangsa dan bernegara diatas segalanya.
Selama ini alasan anggaran kurang dan selalu minta naik tanpa peduli bagaimana efektivitas anggaran itu sendiri. Yang namanya anggaran tak pernah cukup, ibarat air mengalir, berapapun besarnya ada saja yang bocor sebelum sampai disawah. Memang banyak yang suka memaksakan untuk mendapat lebih dari rejekinya. Tuntutan selalu lebih besar dari hak dan kewajiban bahkan kalo bisa tanpa kewajiban. Inikah disebut hilangnya etika dan moral. Masih bisakah diperbaiki, sementara yang seharusnya menjaga moral bangsa ini banyak yang berkhianat bahkan kabur membawa harta negeri ini agar bebas dari jerat hukum.

Merevitalisasi Karakter dan Moral.
Memang tidak semua anak bangsa ini kehilangan moral. Namun masih banyak yang prihatin melihat kondisi bangsa makin terpuruk dan amburadul. Negeri ini cukup kaya dan masih banyak anak bangsa yang baik sebagai modal untuk bangkit. Karena doa yang baik, maka yang tidak baik akan musnah dari pangkuan ibu pertiwi. Untuk mencegah agar moral dan karakter bangsa ini tidak menjadi lebih bobrok lagi, yang menyebabkan bangsa ini mengalami kondisi lebih terpuruk lagi, maka kesadaran yang muncul baru-baru ini untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai luhur bangsa ini yang terkandung dalam UUD 1945, Panca Sila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara harus betul-betul dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dari semenjak embryo hingga meninggal dunia. Nilai-nilai maha penting karena memihak dan mengayomi semua orang, semua golongan, semua agama, semua suku, semua yang sama dan semua yang berbeda, karena itulah kekayaan Indonesia. Tanpa itu Indonesia akan menjadi miskin, kacau, banyak korban dan hancur. Negara berdasarkan Ketuhanan dan sejarah telah membuktikan bahwa semua yang tidak mengakuinya akan memgalami kehancuran. Misalnya PKI hancur dengan G 30 S-nya, Aceh hancur karena Tsunami-nya, koruptor belum masih menunggu kehancuran dll.

Penutup.

Pendidikan itu penting, tanpa pendidikan tidak ada kemajuan. Pendidikan itu juga mulia karena memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan. Namun pendidikan kita kehilangan moral sehingga banyak kemajuan tapi banyak juga kehancuran. Oleh karena itulah NKRI ini masih memerlukan banyak sumber daya manusia terdidik yang memiliki ilmu dan karakter sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya baik melalui pendidikan disekolah maupun luar sekolah. Dengan demikian kekhawatiran akan makin terpuruknya bangsa ini dapat dicegah.

Jembrana, 1 Juli 2011
Oleh : Ir. I Nyoman Karnatha.
Perencana Madya pada Bappeda Kab. Jembrana.
Email : nymkarnatha@gmail.com
Tulisan ini dan yang lain dapat dibaca pada
Blog http://nymkarnatha.wordpress.com

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

PERKUATAN AKSES UKM
TERHADAP SUMBER-SUMBER PERMODALAN
UNTUK MENDUKUNG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI *)

I. Pendahuluan.
1.1. Latar Belakang.
Pasar keuangan sebagai sarana mobilitas dana adalah salah satu unsur pendukung penting perekonomian. Kegiatan pasar keuangan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh adanya kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi, politik, moneter dan lain-lain. Akibatnya pasar keuangan di Indonesia sering mengalami gejolak baik berupa fluktuasi maupun instabilitas. Pasar keuangan yang demikian dampak baliknya pada perekonomian juga terjadi disamping faktor lain yang tak kalah penting seperti lemahnya supremasi hukum, pelaku ekonomi yang kurang profesional, penyalahgunaan modal dan aset serta kurang berkembangnya budaya sikap mental positif yang mendukung.
Perekonomian sebagai penentu utama pasar keuangan dalam hal perluasan akses dan mobilitas dana di Indonesia masih banyak mengalami salah urus baik faktor produksi primer maupun sekendernya sehingga tidak efektif dan efisien. Antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan regulasi dan fasilitasi sering ada masalah dalam hubungan dengan pelaku ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi selama lebih dari 30 tahun orde baru telah melahirkan kesenjangan antar pelaku ekonomi yang dalam era pemerintahan selanjutnya sulit diatasi terlebih dengan kondisi sekarang makin diperparah oleh keadaan seperti isu lingkungan, kemiskinan, penganguran, kemerosotan moral dan lain-lain. Seperti diketahui bahwa perekonomian Indonesia didominasi oleh pelaku ekonomi dari kalangan usaha menengah, kecil dan kecil-kecil (mikro). Menurut BPS Wiagustini (2006), jumlah usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) adalah 99,75 % dari seluruh pelaku usaha yang ada dengan menyerap 49,67 juta (83,87%) tenaga kerja bahkan tidak kurang dari 50 juta penduduk bekerja di sektor UMKM yang merupakan kesempatan kerja yang paling realisitis bagi orang miskin. Sedangkan usaha mikro dan usaha kecil masing-masing 83,27 % dan 15,81 % dari seluruh unit usaha. Secara kuantitas, UKM yang berada disemua sektor kegiatan ekonomi peranannya memang sangat strategis disamping sebenarnya memiliki potensi untuk menjaga kestabilan perekonomian, penyerapan tenaga kerja yang banyak, mengembangkan dunia usaha dan peningkatan PDB, juga yang tak kalah penting adalah dari segi pemerataan ekonomi bagi penduduk yang begitu besar jumlahnya dan tersebar diberbagai pelosok. Hai ini sesuai diutarakan oleh Ina Pyarmiana S. pada diskusi unda-undang UMKM Mei 2010. Namun sayangnya secara kwalitas dan kemampuan UKM masih jauh dari memadai sehingga belum banyak berperan terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan tumpuan perekonomian Indonesia menyebabkan sulit terindar bila terjadi krisis terlebih masih adanya masalah-masalah yang belum mampu diatasi baik oleh kalangan UKM sendiri maupun pihak luar yang terkait. Oleh karena itu dalam kaitan dengan upaya menjaga kestabilan dan mengembangkan ekonomi Indonesia harusnya ada keseimbangan tumpuan ekonomi dimana UKM perlu diperkuat baik akses permodalannya, manajemen, informasi dan faktor kewirausahaannya yang sangat lemah.
Selama ini keberpihakan pemerintah terhadap UKM sudah cukup banyak jumlah dan jenisnya baik menyangkut kebijakan, pembinaan maupun perkuatan terhadap akses pasar, teknologi dan informasi serta permodalan. Namun rupanya realitas keberpihakan tersebut belum mampu mengangkat peran dan fungsi UKM untuk lebih menyetarakan diri dengan usaha menengah-besar disamping masih lebih banyak bersifat wacana tanpa disertai kemauan yang betul-betul kuat. Sebagai unsur ekonomi rakyat, UKM walaupun jumlahnya besar dan penting baik secara politik maupun sosial ekonomi, namun secara kelembagaan, sekala usaha dan peran tetap saja kecil. Masalah yang paling sering dikemukakan ketika ingin mengembangkan UKM dan telah menjadi alasan klasik adalah masalah permodalan. Padahal bank banyak, tetapi karena persyaratan teknis bank maka banyak yang tidak mampu mengaksesnya. Hal ini menyebabkan pemerintah melalui lembaga perbankan dan BUMN telah mengeluarkan kebijakan skim-skim kredit/permodalan termasuk yang tanpa memerlukan agunan yang khusus diperuntukkan bagi UKM baik secara individual maupun kelompok. Namun kenyataan juga banyak skim-skim kredit yang mubasir sehingga dana yang disediakan oleh pemerintah banyak yang mengendap tak tersalurkan. Hal ini disebabkan karena salah satu dari 3 kriteria bantuan modal lunak tersebut yaitu sukes penyaluran, sukses penggunaan dan sukses pengembalian sulit terpenuhi disamping menurut ketua ISEI (Ina Primiana Syinar) dalam diskusi UU UMKM di Bandung, Mei 2010; mengatakan bahwa belum ada kejelasan yang riil bagaimana UMKM mendapatkan dana dengan mudah. Hingga saat ini, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2010), dari jumlah UKM yang mencapai ± 65 juta unit usaha, baru 9% tersentuh oleh layanan perbankan. Darmin Nasution pada pembukaan AFI 2010 di Nusa Dua-Bali yang dikutip koran Fajar Bali, juga menyampaikan rendahnya akses UKM merupakan salah satu faktor penghalang pengentasan kemiskinan.

1.2. Permasalahan.
Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang terkait dengan UKM dan upaya perluasan pasar keuangan di Indonesia untuk menopang mobilisasi dana dan meningkatkan akses pada sistem keuangan yaitu :
bagaimana caranya agar UKM yang selama ini selalu dianggap lemah dapat ditingkatkan akses permodalannya sehingga dapat meningkatkan kegiatan produksi dan distribusinya dalam menopang lebih tinggi kesejahteraan dan perekonomian yang lebih luas?

1.3. Maksud dan Tujuan.
• Maksud :
1. Memenuhi kegiatan lomba karya tulis ilmiah bidang stabilitas sistem keuangan di Indonesia tahun 2010.
2. Memberikan gambaran masukan secara lebih sesuai mengenai kondisi dan permasalahan UKM terkait dengan perannya dalam pasar keuangan khususnya dan perekonomian umumnya.
• Tujuan : untuk meningkatkan akses UKM terhadap sumber-sumber permodalan sebagai bagian dari pada perluasan pasar keuangan di Indonesia sehingga meningkatnya dukungan terhadap mobilisasi dana dan akses pada sistem keuangan dalam rangka perkuatan ekonomi daerah dan nasional.
2. Landasan Tioritis.
Penguatan akses UKM terhadap sumber-sumber permodalan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi tidaklah terlepas dari keberadaan perbankan atau lembaga keuangan sebagai salah satu sumber utama permodalan. Hal ini sesuai dengan tujuan dan konsep pemberdayaan UMKM yang tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yaitu menumbuhkan kemandirian usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional dengan penumbuhan iklim usaha yang meliputi berbagai aspek khususnya aspek pendanaan seperti memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank sebagai sumber permodalan. Dalam kaitan dengan upaya penguatan akses UKM dan hubungan dengan stabilisasi pasar keuangan yang merupakan bagian dari pengembangan perekonomian nasional, maka yang dimaksud dengan :
1. Usaha Menengah, Kecil dan Mikro disingkat UMKM menurut UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah :
– Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan Rp.500 s/d 10.000 juta dan omzet penjualan tahunan Rp.2.500 s/d 50.000 juta.
– Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang memiliki kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan Rp.50 s/d 500 juta dan omzet penjualan tahunan Rp.300 s/d 2.500 juta.
– Usaha Mikro adalah usaha ekonomi milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan kurang dari Rp.50 juta dan omzet penjualan tahunan kurang dari Rp.300 juta.
Dalam peningkatan akses permodalan maka sasaran utama adalah usaha kecil dan mikro (UKM) karena meliputi pelaku usaha ekonomi terbesar yang masih terbatas mendapat layanan lembaga keuangan bank dan non bank.
2. Pasar keuangan, pengertian yang dikutip dari Ensiklopedia Bebas adalah suatu sistim pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antara produk dan turunan keuangan atau pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara.

3. Kerangka Pikir.
Sesuai maksud dan tujuan peningkatan akses UKM terhadap sumber-sumber permodalan kaitannya dengan perluasan pasar keuangan di indonesia, maka UKM sebenarnya memiliki potensi, peran dan fungsi yang cukup besar apabila terus didorong dengan keberpihakan yang lebih besar dalam mengakses sumber daya ekonomi sesuai makna Undang-Undang tentang UMKM nomor 20 tahun 2003. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan UMKM yaitu :
– Mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
– Mengembangkan kemampuan UMKM yang tangguh dan mandiri.
– Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kesmiskinan.
Pengembangan UKM sebagai salah satu basis kekuatan ekonomi rakyat akan sangat besar implikasinya bila terjangkau oleh layanan perbankan atau lembaga keuangan. Namun karena resikonya besar, maka pemerintahlah yang harus menjamin dengan catatan tetap memperhatikan kelayakan usahanya. Hal ini terkait tanggung jawab terhadap pengembangan UKM disamping juga semua pihak termasuk lembaga keuangan, karena UKM yang baik dapat memberi dampak yang baik pula pada lembaga keuangan itu sendiri dalam rangka kemajuan pasar keuangan. Seperti disampaikan juga oleh D. Nasution (koran Fajar Bali, 28-09-2010), hingga saat ini asset keuangan 80 % masih dimiliki oleh industri perbankan, namun selama ini perbankan dan lembaga keuangan cenderung menghindar dari UKM dan lebih memperhatikan pengusaha-pengusaha menengah keatas yang dianggap lebih bankable dengan resiko lebih ringan. Ternyata pemerintah juga terpengaruh sehingga UKM berjuang sendiri mengatasi hambatan yang sebenarnya mereka hadapi. Menghadapi masalah sosial ekonomi yang makin berat dampaknya terhadap semua aspek kehidupan, maka seharusnya kebijakan pemerintah sudah berubah dimana UKM diberi prioritas dalam pembangunan nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi sesuai amanat UUD 1945. Meskipun sulit, kebijakan pembangunan seharusnya menempatkan UKM pada posisi strategis dengan tindakan nyata dan target terukur. Untuk mendukung langkah tersebut tentu semua pihak dituntut berpartisipasi nyata dalam program pemberdayaan UKM

4. Penguatan Akses UKM.
Penguatan atau peningkatan akses UKM terhadap sumber permodalan/pendanaan merupakan bagian dari pada aspek pemberdayaan UKM sesuai undang-undang UMKM nomor 20 tahun 2008 yaitu meliputi penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Menurut Gubernur BI (D. Nasution) yang dikutip koran Fajar Bali, 28-09-2010, bahwa UKM butuh akses lebih luas. Dalam peningkatan akses terhadap sumber pendanaan/permodalan tidaklah terlepas dari keseluruhan aspek kebijakan yang ada dibidang sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perijinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, kelembagaan dan pengembangan usaha (produksi, pemasaran, SDM dan teknologi) untuk mengembangkan kwalitas dan kemampuan UKM. Mengembangkan kwalitas dan kemampuan merupakan syarat mutlak agar UKM dapat mengkases lebih luas terhadap sumber-sumber permodalan.
Selama ini tanggung jawab pengembangan UKM sangat lemah sehingga kurang berarti dalam peningkatan kemampuan dan kemandirian UKM. Aspek paling penting dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian UKM adalah pengembangan SDM UKM sebagai kekuatan dari dalam yang memiliki potensi luar biasa namun kurang mendapat perhatian semestinya. Hal ini sesuai dengan diutarakan Iwan G. (Mei 2010). Unsur utama pengembangan SDM adalah pengembangan kewirausahaan sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha karena dapat mendukung terlaksananya aspek-aspek pemberdayaan lainnya. Sekarang ini di Indonesia sudah terlalu banyak pengusaha dan orang-orang yang melakukan kegiatan usaha yang bukan wirausaha termasuk pemerintah. Menurut A.T. Ciputra yang dikutip koran Harmoni (24-9-2010), wirausaha di Indonesia sangat kecil jumlahnya ( kurang dari 1%) dibanding Singapura 7% dan AS 13%. Tidak berkembangnya wirausaha di Indonesia karena pendidikan yang salah. Selama ini lebih ditekankan pada kewiraswastaan yang dimotivasi oleh prinsip ekonomi untuk mendapatkan hasil atau untung yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Bisa jadi karena prinsip ini orang-orang menghalalkan segala cara, tidak peduli orang lain dirugikan atau tidak, bila perlu mendapatkan hasil tanpa kerja. Dampaknya bisa sangat luas diantaranya berupa krisis ekonomi, inflasi, kesenjangan, redenominasi dan lain-lain. Yang jelas bertentangan dengan Panca Sila sehingga memunculkan banyak masalah dan berbagai ancaman. Oleh karena itulah kewirausahaan perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari pada upaya merubah dan membentuk sikap mental budaya positif yang mendukung kegiatan usaha untuk mencapai kemakmuran alam dan isinya. Ini jauh lebih penting dan mulia ketika orang melakukan kegiatan apapun sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu yang dimilikinya dibanding misalnya mengembangkan faham agama yang hanya bersifat tjuan pribadi. Dengan belajar kewirausahaan, maka dapat membuka tabir bahwa dalam diri ada kemampuan luar biasa yang dilandasi semangat/motivasi untuk berprestasi tinggi.
Beda dengan prinsip wiraswasta, maka prinsip wirausaha menurut Wirausaha 17-8-1945 (1997), adalah kerja sama/kemitraan yang saling menguntungkan, jujur, ulet mau bekerja keras, sistimatis, berani mengambil resiko, disiplin, teliti, kreatif, inovatif dan berwawasan lingkungan. Menjadi pengusaha wirausaha adalah mulia karena berjuang menciptakan kemakmuran, tanpa wirausaha tak ada kemakmuran atau kesejahteraan. Hal ini sesuai yang diutaakan Ciputra A.T. (24-9-2010). Karenanya wirausaha selalu berpegang pada etika usaha dan etika bisnis. Wirausaha yang dilandasi etika usaha dan etika bisnis mendekatkan pembangunan ekonomi pada demokrasi ekonomi karena memiliki prinsip jujur, bertanggung jawab, adil, berbuat baik tidak berbuat jahat dan tidak aji mumpung dalam melaksanakan kegiatan usaha.
Untuk mewujudkan sikap mental budaya positif dikalangan masyarakat dan pengusaha tentu tidak mudah apalagi dalam jangka pendek. Tetapi setidaknya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ada upaya untuk mengembangkan kewirausahaan dalam setiap kegiatan pembangunan khususnya bidang ekonomi. Meskipun kewirausahaan memegang peranan penting dalam membentuk kwalitas kemampuan UKM terkait peningkatan akses, namun aspek-aspek pemberdayaan lainnya sesuai undang-undang UMKM tetap harus dilaksanakan tanpa mengabaikan peran usaha menengah dan besar dalam mengembangkan wirausaha di Indonesia. Makin banyak wirausaha makin banyak yang menciptakan kemakmuran sesuai harapan semua masyarakat.

5. Penutup (Kesimpulan dan Saran).
a. Membangun ekonomi kerakyatan sebagai wujud demokrasi ekonomi khususnya UKM sebenarnya merupakan salah satu indikator keberhasilan yang belum tercapai dan bukanlah selalu dengan menilai kesalahan pada undang-undangnya, melainkan pada komitmen dan langkah-langkah nyatanya.
b. Untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan perkonomian termasuk akses terhadap pasar keuangan maka salah satu prioritas pembangunan perlu dialihkan kepada UKM.
c. Aspek paling mendasar yang harus dikembangkan dalam meningkatkan kwalitas kemampuan UKM agar dapat berperan lebih besar dalam perekonomian adalah bidang SDM yang berintikan semangat kewirausahaan.
d. Kewirausahaan sebagai kemampuan dasar pengusaha/profesi harus ditanamkan sejak usia dini dalam rangka mewujudkan profesionalisme disemua bidang pembangunan.

6. Daftar Pustaka.
1. Wiagustini L.P., Laporan Hasil Kajian Peranan UMKM pada sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi di Kab. Jembrana Tahun 2010.
2. Kementerian Kop. dan UKM, http://www.depkop.go.id, tgl.30-9-2010 mengenai Data Kebutuhan Modal Usaha Mikro.
3. Swara Media.Com, 22-8-2010, tentang Struktur Perekonomian Indonesia.
4. D. Nasution, Sambutan Pembukaan AFI, Nusa Dua-Bali, dikutip Koran Fajar Bali, tgl.28-9-2010.
5. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RI.
6. Ensiklopedia Bebas, Difinisi Pasar Keuangan.
7. Iwan G. Ketua Jaringan Produktif KUKM Jabar, dalam Diskusi UU UMKM Tahun 2010 di Bandung, Swara Media.Com, 22-8-2010.
8. Ciputra A.T. Koran Harmani, 24-9-2010.
9. Wirausaha 17-8-1945, Dep. Koperasi dan PKM, Tahun1997.

Jembrana-Bali, 7 Oktober 2010.
Oleh Ir. I Nyoman Karnatha.
Perencana Madya Bappeda Kab. Jembrana

*) Makalah dibuat dalam rangka mengikuti lomba Karya Ilmiah dibidang stabilitas sistim keuangan yang diselenggarakan oleh BI.

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Sampah itu Harta

Sampah itu Harta
ISU.

Masalah lingkungan mungkin menjadi isu paling menakutkan dihadapi dunia kedepan, disamping karena dampaknya yang luas dan sulit diatasi juga ancaman keperihatinan bagi semua kehidupan dibumi ini. Upaya pelestarian yang ada tidak cukup kuat menghadapi upaya perusakan lingkungan baik berupa eksploitasi sumber daya alam akibat pemenuhan kebutuhan yang terus meningkat maupun pencemaran. Gubernur Bali (Fajar Bali, 26/5-2011) menyampaikan bahwa lingkungan hidup khususnya bagi masyarakat Bali bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga berdimensi sosial, budaya, ekonomi, bahkan juga spiritual. Oleh karena itulah lingkungan Bali mutlak perlu dijaga agar tetap lestari, tidak jorok, nyaman, indah dan harmonis meskipun pada kenyataannya alam Bali saat ini sudah banyak yang rusak atau berubah menuju kehancuran.

Disamping karena derasnya tekanan terhadap lingkungan di Bali, maka masalah sampah yang kita kenal sehari-hari juga ikut memperburuk kondisi lingkungan. Sampah sebagai materi sangat mudah berpindah-pindah mencemari lingkungan baik oleh angin, air maupun mahluk hidup khususnya manusia dalam bentuk kebiasaan buang sampah sembarangan. Buang sampah dalam arti ketempat yang tidak semestinya sehingga tidak bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Masalahnya sejauh mana manusia yang memiliki peran terhadap keberadaan sampah dalam kaitan dengan kelestarian lingkungan dapat memahami bahwa pada hakekatnya sampah sebagai suatu yang sangat berharga bahkan bisa menjadi harta sehingga dapat memotivasinya memperlakukan sampah dengan tepat dan benar. Oleh karena itu upaya yang tak bosan-bosannya perlu terus dilakukan oleh kita semua untuk menyebarluaskan pemahaman yang sangat penting ini.

Hakekat Sampah.

Kemajuan hidup masyarakat yang dicapai dengan segala kenikmatan dan permasalahannya dalam era modern ini, ternyata tidak diikuti oleh lebih baiknya pandangan masyarakat secara umum tentang sampah. Sampah selalu mendapat tempat yang tidak layak dihati manusia maupun di alam lingkungannya. Sampah dianggap tidak lebih dari suatu yang tidak berguna sehingga harus disingkirkan. Setelah itu abis perkara! Pandangan tersebut mungkin sudah ada sejak manusia mengenal sampah. Pandangan yang kurang tepat tentang sampah secara turun temurun tentu saja sangat berbahaya bagi bumi, alam dan lingkungan. Disaat sampah sudah menjadi masalah dan ancamanpun, untuk mengubah pandangan tersebut hingga terwujud dalam sikap mental dan prilaku juga bukanlah hal yang mudah, meskipun dalam prakteknya kalau mau pasti sangat mudah untuk dilakukan dibanding harus menerima dampak yang menyedihkan.

Sampah atau limbah sebagai hasil proses alam maupun hasil sampingan kegiatan manusia tidak mungkin kita hindarkan apalagi dibuang atau dijauhkan ketempat lain. Sebab ditempat lain sampah juga akan menimbulkan masalah atau dibuang kemanapun tetap jadi masalah. Membuang atau menjauhkan sampah justru dapat merusak keseimbangan alam atau tempat dimana sumber sampah tersebut. Sampah sebagai materi alam dan bagian dari lingkungan hidup harus dikembalikan pada sumbernya atau tempat dimana sampah dapat mengalami proses sesuai sifatnya yang memiliki fungsi sebagai pelestari dan penyeimbang lingkungan hidup serta pemenuhan akan unsur hara secara lokal dalam mendukung kelangsungan ekosistem setempat khususnya menopang biocycle farming. Secara alami sampahlah yang dapat menyebabkan pergeseran lapisan tanah yang berguna bagi berlangsungnya kehidupan. Jadi dapat dikatakan bahwa hidup memerlukan sampah dan juga menghasilkan sampah. Dengan kata lain hidup bergantung pada sampah atau sampah bagian dari pada hidup. Tanpa sampah sepertinya tak ada kehidupan dan sebaliknya semua yang hidup akan menghasilkan sampah, bahkan menjadi sampah. Hal ini terkait dengan kesinambungan proses lahir – hidup – mati yang tak putus-putusnya. Yang mati menjadi sampah lalu membusuk kembali menjadi tanah dengan berbagai unsur atau zat tumbuh yang diperlukan untuk lahir, hidup dan kemudian mati lagi sesuai umur. Yang lahir atau hidup berasal dari sampah dan akan kembali ke sampah. Sebagai salah satu mata rantai ekosistem sampah merupakan sumber kehidupan. Perlakuan kurang tepat terhadap sampah menyebabkan rusaknya sistim lingkungan (ekosistem) yang berpengaruh buruk pada kehidupan semua mahluk. Penambahan unsur hara dari luar selama ini berupa pupuk non organik akan selalu menimbulkan ketergantungan dengan dampak yang sudah kita rasakan.

Sampah menjadi masalah atau tidak tergantung manusianya. Menjadi masalah karena sampah diperlakukan tidak tepat sesuai hakekatnya. Perlakuan tidak tepat selama bertahun-tahun telah memperburuk kodisi bumi, air dan udara sehingga mengurangi kesempatan hidup lebih baik kedepan. Kalau sebagian saja masyarakat mau memahami dan memanfaatkan sampah sebagai bagian dari kehidupan maka akan menjadi hal positif. Tetapi kalau orang mau enaknya saja, bersifat egois dan masa bodoh dengan lingkungan, maka sampah pasti jadi masalah besar dan merugikan bumi yang kita cintai.

Kalau dikaitkan lagi dengan himbauan Gubernur Bali tadi, dimana Bali bebas sampah, maka kalau sampah non organik seperti plastik ya, tetapi kalau sampah organik tentu kurang tepat karena kehilangan sampah bagi Bali akan berakibat buruk juga, justru Bali yang basisnya dari dulu pertanian sangat memerlukan sampah. Hanya saja setiap sampah perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Banyaknya sampah yang sudah terbuang ketempat-tempat yang tidak semestinya melalui selokan, sungai dsb.nya selama berabad-abad lamanya telah menurunkan kualitas lingkungan hidup dan pertanian yang disertai ancaman bencana lainnya. Memang sudah banyak upaya-upaya pengolahan sampah menjadi pupuk organik maupun daur ulang, yang tentunya merupakan kabar baik bagi alam lingkungan meskipun hasilnya belum memadai disamping karena peran masyarakat sebagai penghasil sampah yang merasa tidak diwajibkan dan tidak perlu terlibat langsung menangani sampah. Akhirnya sampah terus menjadi masalah tanpa mau tahu penyebab yang sesungguhnya.

Sampah yang sering menjadi masalah adalah sampah hasil kegiatan manusia baik rumah tangga maupun industri dan kegiatan umum seperti pasar. Sampah-sampah ini mengalami hambatan penampungan karena keterbatasan upaya, tempat dan berbahaya bagi kesehatan maupun kenyamanan. Terutama sampah rumah tangga disamping karena tempat, juga karena sikap mental dan kebiasaan masyarakat bahwa sampah harus dijauhkan. Yang penting sampah tidak dekat dengan dirinya atau tidak berada di halaman dan rumah. Akibatnya lingkungan menjadi korban pembuangan sampah, seolah tidak mau tahu dampak terhadap kehidupan bersama.

Sifat manusia yang materialistis selalu sibuk mengumpulkan materi sebagai harta. Materi yang bukan harta lewat. Termasuk sampah. Bila itu harta nyawapun bisa jadi taruhan. Bahkan tidak jarang demi harta orang mampu berbuat bengis, rela hidup dalam derita dan pesakitan, kebebasan yang terampas, hina papa, tak peduli harga diri. Pandangan bahwa harta hanya materi dalam bentuk uang, emas, rumah, tanah, mobil dan pusaka lainnya, membuat manusia lupa lingkungan.

Sampah, secara fisik memang bukan harta. Namun sampah dapat diibaratkan sebagai bentuk harta tertunda. Untuk menjadikan setara dengan harta selain yang siap dijual menjadi uang, maka sampah perlu perlakuan dan proses yang disertai kemauan, kesabaran, keuletan dan kreatifitas sehingga sampai menjadi harta. Hanya saja diperlukan pemahaman dan kesadaran tentang kewjiban semua individu bahwa sampah pada hakekatnya tidak untuk dibuang tetapi dimanfaatkan kembali untuk pelestarian lingkungan maupun harta. Memandang sampah sebagai harta berarti ikut menyelamatkan bumi. Peran pemulung tentu harus dihargai pula karena andilnya telah mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah non organik.

Mudahnya Menangani Sampah

Hampir semua orang atau pejabat masih berpendapat tidak semudah membalik telapak tangan mengatasi masalah sampah. Terbukti sampai sekarang tidak ada kepastian sampah akan selesai menjadi masalah. Mengatasi masalah sampah memang tidak mudah, tetapi supaya tidak menjadi masalah tentu tidaklah ada hal yang tidak mudah. Hanya menunggu kemauan dan kebijakan yang tegas dari atas karena dalam masyarakat yang sudah membudaya sikap kurang pedulinya perlu sedikit paksaan. Kesadaran dan kemauan tidak mungkin tanpa ada unsur paksaan. Kalau sudah terpaksa lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah biasa maka akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah butuh maka tinggal teknisnya saja. Penanganan sampah secara teknis mulai dari yang sederhana sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat. Misalnya mulai dari pemilahan pada tingkat produsen sampah sekala terkecil baik perorangan, rumah tangga maupun kelompok masyarakat umum seperti pasar, upacara dll hingga pemanfaatan. Pemanfaatan langsung melalui daur ulang atau bahan baku produk lain. Yang tidak langsung adalah paling mudah melalui proses olah pupuk organik cukup dengan dikubur atau dibakar dilokasi lahan sehingga menjadi sumber hara bagi tumbuhan disekitarnya. Dengan demikian menghindarkan penumpukan, pembusukan dan pencemaran dimana-mana yang dapat mengganggu kenyamanan karena sampah telah termanfaatkan dengan semestinya dan tidak liar kemana-mana.

Selama ini masyarakat lebih suka diganggu oleh masalah sampah dibanding repot sedikit menangani sampah. Ledakan penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi maka sampah yang dihasilkan juga makin banyak. Kalau kebiasaannya tidak berubah maka pencemaran oleh sampah juga makin hebat. Dalam era modern ini seharusnya pola pikir dan prilaku masyarakat sudah berubah untuk lebih menghargai lingkungan. Pola pikir buang sampah sudah tidak pantas lagi dan harus ditinggalkan dan diganti dengan moto kita sekarang adalah :
” Lingkungan Lestari untuk Hidup Lebih Baik Tanpa Buang Sampah”.

Penutup

Pentingnya memahami keterkaitan antara hidup, sampah dan lingkungan sehingga dapat mengimplementasikannya sebagai bagian dari pada budaya hidup manusia yang katanya mengaku sebagai mahluk paling mulia. Dengan demikian maka bumi dapat diharapkan berumur selamanya sesuai kebutuhan hidup itu sendiri. Sosialisasi dan pendidikan tetap upaya terbaik sejak dalam kandungan hingga mencapai hidup terahir…….

Jembrana, 10 Juni 2011.

Oleh : Ir. I Nyoman Karnatha.
(Perencana Madya pada Bappeda Kab. Jembrana).
Tulisan ini dan yang lainnya dapat dibaca juga pada
blog : http://nymkarnatha.wordpress.com dan email : nymkarnatha@gmail.com

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar